LOGIKA LOKALISASI PROSTITUSI


SURABAYA, 26/10. Jalan Doli. Jalan Doli/Dolly Surabaya di kenal sebagai kawasan prostitusi terbesar di Asia Tenggara. FOTO SI/AKBAR INSANI

SURABAYA, 26/10. Jalan Doli. Jalan Doli/Dolly Surabaya di kenal sebagai kawasan prostitusi terbesar di Asia Tenggara. FOTO SI/AKBAR INSANI

Kejadian atau pemberitaan penutupan tempat prostitusi Dolly oleh Walikota Surabaya, Bu Risma sempat menjadi kontroversi dan menjadi perhatian publik masyarakat Indonesia. Kejadian itu menuai kecaman dari pihak tertentu dan ada pula yang mendukung kebijakan tersebut oleh beberapa golongan tertentu.

Kita seringkali mendengar atau bahkan mempunyai pendapat sama bahwa menutup lokalisasi atau tempat prostitusi adalah sebuah pelanggaran HAM dan hal yang sia – sia. Kita seringkali mendengar pendapat bahwa orang – orang sering mengatakan  bahwa penutupan lokalisasi itu hal yang percuma saja, karena iika para hidung belang atau permintaan pasar tetap tinggi, ya lokalisasi (praktek prostitusi) akan tetap ada.

Kita harus melihat secara jeli berpikir dan jernih. Tentu saja memang akan percuma jika kita mendefinisikan tindakan penutupan lokalisasi akan berakibat langsung dapat menghilangkan praktek prostitusi. Namun, jika kita mendefinisikan tindakan atau kebijakan itu adalah sebagai upaya untuk meminimalisir, tentu saja tidak akan percuma. Penutupan Dolly –prostitusi- kemarin, kebanyakan orang mempersepsikan sebagai upaya anarkisme seperti “membakar rumah”, “menggusur”, “mengusir penduduk” dan lain – lain. Padahal yang ditutup atau dihentikan adalah sistem perdagangan manusianya. Menghentikan aktivitas maksiat yang tidak sesusai dengan norma kebaikan apapun dengan meng-ilegalkan aktivitas perdagangan manusianya bukan membasmi manusianya. Penduduk asli Dolly – prostitusi – tentu saja dibiarkan menetap di rumahnya masing – masing dan untuk bukan penduduk asli, dipulangkan kerumah asalnya masing – masing.

Upaya dikeluarkannya kebijakan penutupan prostitusi adalah langkah yang tepat. Karena langkah yang paling efektif dan efesian menurut Penulis adalah dengan kebijakan politik atau kekuasaan. Karena faktor kebijakan adalah upaya yang sangat mengikat. Walaupun sebelumnya, sudah,banyak atau bahkan lama diberikan upaya – upaya persuasif, pemberian skill ekonomi, pemberian modal usaha dan lain – lain.  Tapi kembali lagi menjadi WPS( Wanita Pekerja Seks) karena pastinya lebih tergiur dengan pendapat lebih dari “sedikit” usaha.

Logikanya jika mereka para WPS tidak menyukai dan tak betah dengan pekerjaan mereka ini karena keterpaksaan himpitan ekonomi, seharusnya mereka para WPS mendukung kebijakan penutupan Dolly, namun kenyataannya mereka justru menolak kebijakan tersebut.

Jika dianalogikan prostitusi dengan “pabrik narkoba” mungkin lebih jelas. Jika kita menutup pabrik narkoba apakah pembeli narkoba langsung menghilang? Tentu saja tidak. tapi apakah percuma? Tentu saja tidak, karena bisa meminimalisir atau mengurangi penjualan dan efek negatif narkoba. kita hanya bisa berupaya terus menerus, namun kita bisa memilih mana upaya yg lebih efektif dan efesien.

“Walaupun ditutup, itu akan membuat WPS tercecer dan tidak terkontrol”

Pertanyaan itu sering kita dengar. Sekarang apakah ada yg mau rumahnya atau daerah tempat tinggal dengan sukarela dijadikan tempat prostitusi? Tentu saja tidak ada yang mau bukan? Itu seringkali karena kita menyadari secara fitrah akan efek negatifnya bagi perilaku manusia dan masyarkat  namun seringkali juga mengingkarinya. Seyogyanya, kita menggunakan perspektif orang yang terdampak efek negatifnya bukan menggunakan perspektif kita yang tak terdampak.

“Tapi jika ada penutupan prostitusi akan membuat WPS tercecer dan penyakit HIV AIDS juga tidak terkontrol”

Upaya preventif (pencegahan) HIV AIDS di tempat prostitusi itu seringkali salah dalam penerapannya. Seringkali dalam mmberikan upaya preventif, tapi tidak menghentikan perilaku seks beresikonya. Karena kita mengetahui potensi terbesar HIV tersebar adalah dari perilaku seks beresikonya dibanding faktor transfusi darah dan lain – lain.Seharusnya sembari melakukan upaya edukasi dan preventif mereka juga harus menghentikan perilaku seks beresikonya.

Dengan apa? Dengan kebijakan yang mengikat tentunya, karena jika hanya dengan ajakan atau himbauan saja, tentu saja kurang efektif. Dan tentu saja jikaanggaran dana atau program hanya fokus atau berhenti di situ saja, akan tidak efektif dan efesien. Jika dianalogikan seperti panti rehabilitas narkoba tadi, seperti diberikan edukasi, tapi mereka masih dibiarkan mengkonsumsi narkoba, Dan tentulah hal tersebut sia – sia.

“Tapi mereka juga butuh makan dari pekerjaan itu”

Kita harus menggunakan asas salah dan benar. Pekerjaan seperti apa yang  kita pilih? Pekerjaan yang benar atau salah? Jika seperti itu, korupsi juga pekerjaan, maling, bandar narkoba, dan lain – lain juga bisa kita anggap pekerjaan. Tinggal pekerjaan seperti apa yang kita pilih?

Atau karena tidak ada pilihan? Nonsense.  Jika memang tidak ada pilihan dengan alasan ekonomi, maka seharusnya tidak ada pekerjaan yang namanya buruh tani, tukang becak, tukang sayur dan lain – lain.  Banyak pilihan. Bisa dengan memprioritaskan kehalalan pekerjaaan walaupun sedikit hasil dengan upaya keras atau  hanya tergiur uang dari “sedikit” usaha dan dari kurangnya skill, mau melakukan pekerjaan haram. Itu merupakan pilihan.

Oleh karena itu, jika kita memahami faktor lingkungan sosial, lokalisasi prostitusi sangat berperan dan berpengaruh besar pada penyebaran HIV. Oleh karena itu,pemerintah setempat seharusnya mulai berpikir atau sudah berupaya untuk menutup tempat prostitusi di daerah mereka. Sehingga pemerintah bisa fokus kepada upaya perubahan perilaku. Seperti para WPS agar bisa diedukasi dan diberi skill ekonomi. Daripada anggaran hanya habis fokus pada pengadaan dan pendistribusian kondom.

Karena pada teori pencegahan HIV AIDS pun (Abstinence, Be Faithfull, dan Condomize), penggunaan kondom adalah solusi terakhir dari aspek seks setelah menikah bagi yang belum berpasangan (abstinence) dan setia pada pasangan pada yang sudah bersuami/istri (be faithfull ). Dua point itu (abstinence dan be faithfull ) seyogyanya diutamakan dari kondom. Agar tentu saja, upaya,program dan anggaran lebih terfokuskan kepada upaya preventif dan perubahan perilaku beresiko dan juga mencegah dari jerat kapitalisme jual beli kondom.

Dalam islam pun jelas dan tegas. Perbuatan zina wajib untuk dijauhi dan dilarang keras untuk dilakukan. Allah SWT berfirman:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”. (Al-Isra: 32).

Lokalisasi prostitusi merupakan tempat maksiat yang harus dijauhi. Karena seseorang yang berada di dekat tempat prostitusi pun bisa terbangkitkannya hawa nafsu yang sebelumnya terkendali menjadi tergoda. Seseorang yang mendekati dan masuk ke lokalisasi prostitusi, secara perlahan atau cepat akan membuat hatinya tergoda dan hawa nafsunya sulit untuk dikendalikan. Hal ini terjadi karena setan selalu menjadikan maksiat itu indah bagi yang melihatnya terutama mereka yang lemah iman. Ditambah lagi hawa nafsu manusia yang cenderung untuk mengikuti hal-hal yang buruk dan merasa berat dalam mentaati Allah SWT.

Allah SWT berfirman:

“Dan syaitan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan (buruk) mereka, lalu ia menghalangi mereka dari jalan (Allah), padahal mereka adalah orang-orang berpandangan tajam” (Al-Ankabut: 38) “Dan Aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Yusuf: 53)

Upaya dalam bentuk program pencegahan penyebaran virus HIV pun seharusnya lebih ke aspek abstinence dan be faithful ketimbang condomize. Karena dengan alasan pula, pendistribusian kondom seringkali salah sasaran. Sebagai contoh,kondom masih terjual bebas. Sehingga akses untuk mendukung free sex sangat tinggi. Penyebaran HIV/AIDS tentu saja erat kaitannya dengan free sex. Dan penjualan kondom yang salah sasaran ini bisa menjadi sarana untuk tingginya angka seks bebas di Indonesia. Sebaiknya pemerintah membuat kebijakan agar penjualan kondom tidak terlalu bebas, seperti batas umur pembelian kondom, menunjukan surat nikah sebelum membeli kondom dan lain – lain.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s