MENCEGAH LAHIRNYA “BAYI – BAYI SI TIKUS BERDASI”


Oleh : Hikmatyar R.A

            Korupsi. Sebuah kata yang muncul meroket tahun 1998 di Indonesia. Sebuah kata yang menjadi bencana jika tak ada yang mampu menghentikannya. Sebuah kata yang masih menjadi mimpi buruk bagi bangsa. Atau sebaliknya, menjadi sebuah jalan terang bagi orang, kelompok atau golongan untuk meraih keuntungan instan semata. Siapakah yang melakukan korupsi? Itulah dia “Si Tikus Berdasi”. Spesies tikus yang berbahaya dan sangat sulit ditemukan. Mereka makan dari aliran uang yang bocor dan masuk ke kantong – kantong pribadi mereka dengan cara yang tak halal. Di sisi lain, mereka adalah makhluk yang cerdas, berintelektual tinggi dan mempunyai kuasa yang besar. Setiap mereka yang berpangkat mempunyai potensi untuk korupsi. Namun sayang, mereka miskin kepribadian, tak berkarakter, miskin moralitas, dan mungkin salah memilih gaya hidup sehingga keinginan berubah bentuk menjadi kebutuhan bagi mereka. Mereka tak puas hidup dengan gaji yang mereka anggap sedikit itu dan tak sepadan dengan gaya hidup mereka. Sekalipun tertangkap, dengan alasan sakit dan gila, mereka ulur – ulur waktu untuk diadili. Sekalipun masuk bui, mereka masih terawat bak rumah sendiri dan tak khawatir untuk sekali – sekali keluar tamasya. Sekalipun lama di balik jeruji, mereka bersikap manis untuk dapatkan remisi. Selamat datang di Negeri Tikus Berdasi.

Mengenai Korupsi Indonesia

            Korupsi di Indonesia semakin merajalela. Data Transparency International menunjukan kasus korupsi tak teratasi dengan baik dan menempatkan Indonesia di peringkat 100 dari 183 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi tahun 2011 kemarin. Dan pada tahun 2012, Organisasi Fund for Peace merilis indeks terbaru mereka mengenai Failed State Index di mana Indonesia sekarang menjadi berada di posisi 63.

         Selain itu, berdasarkan data dari situs KPK, di tahun 2012 jumlah kasus yang ditangani KPK berdasarkan wilayah masih banyak diisi dari unsur Pemerintah Pusat yaitu sebanyak 15 perkara, wilayah Sumatera sebanyak 15 perkara, wilayah Jawa sebanyak 9 perkara, dan wilayah Sulawesi sebanyak 4 perkara. Korupsi jenis penyuapan menempati posisi terbanyak sebesar 32 perkara, disusul pengadaan barang/jasa sebanyak 10 perkara. Pada segi penanganan korupsi lebih banyak ditemui di lingkungan instansi Kementerian/Lembaga Pusat sebanyak 15 perkara, disusul dari Pemerintah Provinsi sebanyak 13 perkara, dan posisi ketiga Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 9 kasus. KPK dalam menangkap tersangka korupsi kebanyakan dari unsur profesi anggota DPR sebanyak 16 orang, dan disusul dari unsur pengusaha/swasta sebanyak 15 orang, dan disusul dari unsur eselon I/II/III sebanyak 7 orang. Dua unsur teratas yaitu dari anggota DPR dan dari unsur pengusaha/swasta saling menyalip dan memiliki jumlah hampir sama. Semua angka kasus tersebut cenderung kian meningkat di tiap bulannya. Dari data tersebut disimpulkan bahwa, korupsi sering terjadi di wilayah pemerintah pusat oleh anggota DPR dan pengusaha swasta dengan paling banyak kasus penyuapan. Tentu saja kita tidak bisa langsung terfokus kearah yang disimpulkan tadi saja, karena bisa saja kasus – kasus yang mencuat ke publik tersebut adalah puncak dari sebuah iceberg phenomenon yang berarti bahwa masih sangat banyak kasus – kasus korupsi lainnya yang belum terungkap di publik.

             Di bidang yudikatif pun tak luput dari korupsi. Sejumlah hakim “nakal” diadukan oleh masyarakat kepada Komisi Yudisisal (KY) dengan laporan antara 1.400 sampai 1.500 pada periode 2011 dan jumlahnya cenderung meningkat. Semua tak luput dari potensi korupsi. Kurangnya transparansi, kampanye – kampanye politik yang mahal sehingga memaksa keadaan untuk “balik modal”. Persaingan pengusaha agar menang tender dengan suapnya, ditambah lagi pejabat juga memeras pengusahanya. Di Indonesia, mantan koruptor dan pernah mengaku “gila” masih dipercaya dan bahkan dipromosikan kembali menjadi pejabat. Dan tak tanggung – tanggung, proyek pengadaan kitab suci pun mereka korupsi. Nampaknya koruptor tak takut lagi akan dosa dan neraka. Apakah karena mereka tahu caranya bertaubat? Semua seperti lingkaran setan, dilakukan perseorangan ataupun secara berparalel, tak akan habis – habisnya. Dengan cara apalagi kita harus memutus siklus korupsi ini? Nampak seperti meluruskan benang yang terlanjur kusut, sangat susah sekali untuk diselesaikan. Apalagi hukum di Indonesia seperti layaknya pisau, tajam kebawah tapi tumpul keatas. Hanya berlaku pada pihak yang lemah dan miskin, tapi kebal untuk pihak yang berkuasa. Apakah mengatasi korupsi hanya dilakukan pada segi present ? Kenapa kita tidak memutuskan siklus korupsi dengan mempersiapkan generasi anti-korupsi yang akan datang dimulai dari sekarang?

Aplikasi Teori dan Penjelasannya

            Social Learning Theory pertama dikenalkan oleh Albert Bandura (1965), merupakan teori perubahan perilaku yang diperoleh hasil belajar dari perilaku sosial melalui pengamatan (observasi) dan pereplikasian (replikasi) perilaku yang terlihat pada orang lain. Teori ini menekankan pentingnya belajar observasional, imitasi (peniruan), dan modelling (contoh). Teorinya juga mengintegrasikan interaksi berkelanjutan antara perilaku, kognisi, dan lingkungan.

            Dalam penelitiannya, Bandura bereksperimen dengan menggunakan boneka kepada sekelompok anak. Percobaan ini dinamakan “Bobo Doll”. Dalam eksperimen Bandura menunjukan sebuah film kepada satu kelompok anak, dimana di film tersebut, ditunjukkan wanita sedang memukuli bobo doll sambil berteriak dengan kata – kata agresif Picture1atau kasar. Film ini kemudian ditunjukkan kepada anak – anak tersebut. Setelah itu, anak-anak dibiarkan untuk bermain – main di dalam ruangan yang ada bobo doll tersebut. Dan anak-anak itupun segera memukul boneka dan meniru tindakan dan kata – kata dari wanita dalam film tersebut. Tidak hanya memukul, tetapi juga menendang dan melempar – lempar bobo doll tersebut. Lalu, percobaan juga dilakukan pada sekelompok anak lain tetapi tanpa ditunjukan film agresi. Dan hasilnya, anak-anak pada kelompok non-agresif menunjukkan hampir tidak ada agresi. Mereka yang menyaksikan model agresif meniru perilaku mereka dan menghasilkan sifat agresif. Anak-anak yang menyaksikan model agresif menunjukkan agresi fisik dan verbal sebanyak 88%.

            Kita menolak lupa, bahwa korupsi di Indonesia terjadi dimulai sejak Orde Baru kepemimpinan Soeharto. Dan Soeharto sendiri yang menyebabkan negara merugi hingga US$ 15-35 milyar. Kita pun tahu betapa besar kekayaan Suharto beserta seluruh keluarganya sebagai hasil jarahan dan korupsi selama puluhan tahun ia memimpin rezim militer Orde Baru. Praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme Suharto memberikan contoh yang tidak baik bagi seluruh bangsa, hingga korupsi menjadi “kebudayaan” yang sangat merusak moral banyak orang. Nampaknya peran Soeharto sudah menjadi modelling utama (contoh) bagi masyarakat dalam hal korupsi di Indonesia. Dalam penelitian bobo doll tadi, KKN Soeharto menjadi film agresi untuk sekelompok anak – anak (red. masyarakat Indonesia). Dan itu terus berangsur – angsur sering terjadi (korupsi) dengan skala kecil maupun besar dari 1998 hingga sekarang, sehingga sudah “membudaya” bagi pejabat Indonesia. Saat zaman Soeharto, korupsi hanya terjadi pada eksekutif saja, tapi kita lihat sekarang, ternyata tak hanya eksekutif, tapi legislatif, yudikatif bahkan pengusaha swasta pun melakukan KKN. Itu sesuai dengan percobaan bobo doll tadi, bagaimana anak – anak kelompok agresi yang ditunjukan film agresi tak hanya melakukan pemukulan pada boneka, namun, “berkreasi” dan berkembang menjadi menendang dan melempar – lempar boneka tersebut. Jika Indonesia di tahun 2012 korupsi sudah seperti ini, apa jadinya 10-20 tahun lagi?

             Dalam SLT (social learning theory), Bandura merumuskan perilaku manusia adalah hasil integrasi interaksi berkelanjutan kognisi, dan lingkungan. Dalam kasus ini, perilaku KKN Soeharto mempengaruhi kognitif perseorangan bahwa korupsi dikalangan pejabat adalah hal yang “tak mengapa” sehingga lama – kelamaan menciptakan lingkungan di bidang eksekutif hingga pengusaha swasta mendukung proses terjadinya korupsi. Dalam penyampaian informasi model kepada kognitif seseorang, media disini berperan besar. Sudah saatnya intervensi korupsi mulai fokus kepada rana pencegahan sejak dini dengan merubah perilaku masyarakat sebelum melakukan korupsi tanpa meninggalkan upaya pemberantasan korupsi.

Picture4

  Intervensi Korupsi Berdasarkan Pendekatan Social Learning Theory

            Masih berkutat dengan SLT, kita bisa memberikan intervensi berdasarkan tiga point inti dari teori tersebut yaitu, personal factor (kognitif individu), behaviour (perilaku) dan environment (lingkungan). Kita bisa saja melakukan satu dari tiga point tersebut, karena ketiga unsur tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Namun, agar tujuan negara bebas korupsi semakin cepat terwujud, alangkah lebih sempurnanya kita berikan intervensi di ketiga unsur, yaitu di faktor person, behaviour dan environment.

            Yang pertama personal factor. Intervensi edukasi sejak dini adalah hal yang paling efektif. Materi – materi bisa diajarkan di lingkungan belajar – belajar di para siswa sekolah dasar, menegah, menengah atas dan bahkan sampai mahasiswa. Bentuk edukasi bisa bervariatif. Bisa melalui seminar, talkshow, pelatihan – pelatihan atau bahkan masuk ke kurikulum Picture3khususnya pada siswa sekolah dasar. Bisa dimasukan kepada mata pelajaran Kewarganegaraan atau PPKn. Output dari edukasi ini adalah menanamkan sejak dini bahwa korupsi adalah musuh utama negara, masyarakat dan diri sendiri. Menjadikan korupsi adalah perbuatan paling menjijikan yang bisa menyengsarakan banyak orang, keluarga dan diri sendiri. Yang kedua, behaviour factor. Faktor ini mengutamakan modelling atau contoh, teladan (uswakh). Baik orang ataupun sebuah lembaga. Modelling ini, paling besar pengaruhnya jika orang atau lembaga tersebut mempunyai kuasa. Dalam hal ini, adalah pemimpin. Seorang pemimpin yang bisa memberi contoh kepada bawahannya ataupun masyarakat dengan gaya hidup seorang pemimpin, pejabat atau yang mempunyai kuasa tak harus konsumtif, bermewahan dan lain sebagainya agar potensi melakukan korupsi untuk memenuhi hasrat konsumtifnya bisa berkurang. Contoh lembaga disini adalah seperti KPK. Yang ketiga, environmental factor. Intervensi bisa berupa melakukan stigmasisasi korupsi maupun koruptor. Seperti stiker, advertisment, poster yang bertuliskan “Korupsi Itu Menjijikan”. Atau koruptor diwajibkan menjalankan kerja sosial, seperti menyapu jalan raya, membersihkan toilet umum, dan lain – lain dengan memakai pakaian khusus bertuliskan ”Saya Seorang Koruptor”.

            Disini penulis ingin menyampaikan bahwa untuk memberantas korupsi tidak cukup jika hanya pada segi memberantas pelaku korupsi. Namun, kita juga perlu dengan upaya preventif, mulai fokus mempersiapkan generasi dan lingkungan bebas korupsi dimasa yang akan datang yang bisa dimulai dari sekarang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s